Menggugat Nurani Pendidikan: Mengapa Upah Minimum Guru (UMG) Tak Bisa Ditawar Lagi?

Pernahkah Anda membayangkan seorang guru sekolah dasar di daerah terpencil atau sekolah swasta di pinggiran kota yang harus mengajar 40 jam seminggu, menyiapkan rencana pelajaran administratif, namun hanya menerima gaji yang bahkan tidak cukup untuk membeli beras selama sebulan? Ini bukan hanya kisah sedih, tetapi juga kegagalan sistemik yang kita hadapi.

Saat ini, perdebatan tentang Standar Gaji Guru Nasional dan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Kita terlalu terpaku pada romantisme "pahlawan tanpa tanda jasa" sehingga kita lupa bahwa guru juga manusia dengan kebutuhan dasar. Pentingnya menetapkan Upah Minimum Guru (UMG) untuk guru honorer dan guru swasta bukan lagi sekadar masalah belas kasihan, tetapi keadaan darurat nasional.

Mengapa Guru Butuh Kepastian Upah?

Selama ini pemerintah seolah menjadikan tunjangan sertifikasi sebagai penawar dari problem kesejahtraan guru. Nyatanya, akses menuju sertifikasi bagaikan kita masuk ke dalam lubang jarum yang antriannya, birokrasi, dan kuotanya selalu terbatas.

Strategi menjamin penghasilan di atas ambang batas upah layak hendaknya bergeser yang awalnya mengunakan model insentif berbasis kinerja (sertifikasi) menjadi hak dasar profesi (UMG), mengapa demikian? sebab:

1. Kebutuhan hidup minimum (KHM) tidak mengenal status sertifikasi baik itu yang bersertifikasi atau tidaknya di pasar ketika berbelanja.
2. sertifikasi sering mengalami keterlambatan pembayaran sebab bergantung pada satu skema yang bergantung pada tindakan yang beresiko secara finansial.
3. mencegas eksploitasi disekolah swasta. banyaknya yayasan berlindung dibalik kata "pengabdian" untuk membayar upah di bawah standar UMR buruh.

Badan Anggaran: Proyeksi Sektoral Vs Isi Piring Pendidik.

Sering kali alasan "anggaran tidak cukup" menjadi tameng pemerintah. Namun, jika kita membedah alokasi 20% anggaran pendidikan, kita akan menemukan disparitas yang mengejutkan.

1. Proyek Fisik vs. Kualitas SDM

Seringkali lebih mudah mengalokasikan dana untuk renovasi gedung mewah atau pembelian tablet dengan masa pakai hanya dua tahun daripada menaikkan gaji guru. Proyek sektoral dari atas ke bawah seringkali hanya berfungsi sebagai penyerapan anggaran tanpa dampak langsung pada kualitas pengajaran.

2. Efisiensi Birokrasi

Berapa banyak anggaran yang habis di level birokrasi, perjalanan dinas, dan rapat-rapat koordinasi antar-lembaga? Jika sebagian kecil saja dari inefisiensi ini dialihkan, ambang batas upah layak bagi guru honorer bukan lagi mimpi.

Solusi Teknokratis: Sentralisasi dan Singkronisasi Anggaran

Untuk mewujudkan UMG, kita tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan finansial daerah yang timpang. Kita butuh terobosan kebijakan yang radikal namun terukur:

Sentralisasi Penggajian Guru

Salah satu hambatan terbesar adalah birokrasi daerah yang lambat. Sentralisasi penggajian guru melalui sistem penggajian satu pintu dari pusat akan memastikan guru di Papua dan di Jakarta memiliki standar keamanan finansial yang sama. Guru adalah aset nasional, maka penggajiannya pun harus berskala nasional.

Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Guru (Earmarked)

Pemerintah pusat perlu menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik guru. Artinya, dana yang dikirim ke daerah sudah dikunci (earmarked) hanya untuk gaji guru, sehingga tidak bisa "dimainkan" atau dialihkan oleh pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur lain yang kurang mendesak.

Sinkronisasi Anggaran Pusat-Daerah

Masalah klasik kita adalah data. Sinkronisasi anggaran pusat-daerah harus berbasis data real-time mengenai jumlah guru honorer dan swasta. Melalui RUU Sisdiknas, pemerintah punya momentum emas untuk memasukkan klausul standar gaji minimum yang wajib dipatuhi oleh setiap satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.

Menetapkan Ambang Batas Upah Layak: Sebuah Standar kemanusiaan

Dengan menetapkannya UMG bukan berarti kita menyamaratakan semua gaji, melainkan menetapkan floor price (Harga dasar). Guru tidak boleh dibayar dibawah standar UMP buruh pada wilayah tersebut. Idealnya, UMG Harusnya berada pada 10%-20% diatas UMP sebagai bentuk apresisasi terhadap kualifikasi akademik dan tanggung jawab moral yang mereka emban.

Jika kita mampu meminta pemilik pabrik untuk membayar upah minimium kepada karyawannya, mengapa kita membiarkan tiap sekolah membayar uang lelah seadanya kepada pengajar yang mengajarkan generasi penerus bangsa?

Investasi Pada Guru adalah Investasi Masa Depan

Pentingnya menetapkan Upah Minimum Guru (UMG) bukanlah untuk memperkaya individu, melainkan untuk menjunjung tinggi martabat pendidikan. Tanpa Standar Gaji Guru Nasional yang kuat dan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tanpa sentralisasi gaji guru, dan tanpa keberanian untuk menyelaraskan anggaran pusat dan daerah, kualitas pendidikan kita akan terus stagnan.

Pemerintah harus mengambil tindakan berani dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) khusus untuk guru guna memastikan setiap guru mencapai ambang batas upah layak. Kemakmuran bukanlah hadiah, tetapi prasyarat mutlak untuk kualitas.

Apakah Anda setuju bahwa kesejahteraan guru adalah kunci utama kemajuan pendidikan? Dukung gerakan ini dengan menyebarkan artikel ini ke rekan sejawat Anda. Mari kita kawal bersama RUU Sisdiknas demi masa depan guru Indonesia yang lebih baik

Berbagi :